IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR

Suryatna, Ade and Iskandar, Abubakar and Hernawan, Denny (2019) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR. Jurnal Governansi, 2 (1). pp. 1-11. ISSN 2549-7138

Preview	Text IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK.pdf Download (9MB) | Preview
Preview	Text IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK OLEH DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR.pdf Download (556kB) | Preview

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbagi menjadi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, yang menjadi fokus penelitian yaitu ruang terbuka hijau publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi eksesting pembangunan ruang terbuka hijau publik, mengeksplorasi implementasi kebijakannya serta mengindentifikasi fakor penghambat dan pendorong. Metode yang digunakan metode kualitatif. Masyarakat menggunakan insidental dan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan menggunakan snowball sampling. Dari beberapa jenis ruang terbuka hijau publik di Kota Bogor, peneliti memfokuskan kepada taman aktif , dari 32 lokasi taman aktif di ambil 7 lokasi taman aktif. Peneliti menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau publik masih belum ideal dengan peraturan daerah yaitu 20,565 % dari luas kota yang masih kurang 11-12 %, kondisi pembangunan eksesting dari 7 lokasi taman dengan hasil wawancara terstruktur menyatakan bahwa 59,5 % menjawab ya, sedangkan 39,8 % menjawab tidak dan 0,7 tidak menjawab. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat merasa puas dengan keadaan taman yang ada dan hanya satu taman saja masyarakat tidak merasa puas yaitu taman heulang karena kondisi ekonomi sudah tidak kondusif seperti PKL tidak tertata dengan baik, dan adanya tindakan vandalisme di beberapa bangunan. Faktor penghambat implementasi yaitu sulit mendapatkan lahan untuk ruang terbuka hijau publik, kurangnya sumber daya manusia serta, kurang koordinasi antar SKPD karena kesibukan tugas masing-masing dan kurang sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Faktor pendorong yaitu adanya UU RI menargetkan komposisi ideal, masyarakat begitu antusias dengan keberadaan taman yang ada, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKPD dan beberapa masyarakat membantu dalam implementasi kebijakan ini.

Actions (login required)

View Item