IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM PENATAAN MINIMARKET

Lesmana, Wira and Rahmawati, Rita and Seran, M.YGG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM PENATAAN MINIMARKET. Jurnal GOVERNANSI. ISSN 2442-3971

Preview	Text (17) ARTIKEL RITA 5.17.pdf Download (659kB) | Preview
Preview	Text (17) TURNITIN RITA 5.17.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text PEER REVIEW LENGKAP.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, usaha minimarket yang terus bertambah dan masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Bogor.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model implementasi kebijakan Merile S. Grindle yang menyatakan bahawa keberhasilan sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan perhitungan Weight Mean Score (WMS). Hasil dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam penataan minimarket diperoleh skor rata-rata sebesar 3,24 menurut penafsiran berada pada kategori sedang. Hasil ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya di implementasikan. Masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diantaranya tidak sesuainya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 7 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 dalam pasal 5 yaitu dalam hal memberikan analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, ada 320 minimarket yang belum berizin, ada sekitar 20% minimarket yang melanggar pasal 9 tentang waktu operasional dan ada 7 kecamatan yang melebihi kuota pendirian minimarket. Hal ini terjadi di karenakan kurang sinkronnya pengambil keputusan diantara beberapa lembaga yang berwenang, faktor sumber daya manusia yang masih kurang dan faktor tingkat kepatuhan dan daya tangkap pelaksana kebijakan yang masih lemah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah adalah dengan melakukan penertiban minimarket, moratorium pendirian minimarket dan disesuaikannya isi kebijakan pasal 7 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013.

Actions (login required)

View Item