OPTIMALISASI PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PERCEPATAN PENYEDIAAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

Kadiwijaya, Endang and Roestamy, Martin and Suhartini, Endeh OPTIMALISASI PERAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PERCEPATAN PENYEDIAAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR). Jurnal Hukum De'rechtsstaat. ISSN 2549-9874

Preview

Text 12. OPTIMALIZATION OF SOCIAL SECURITY.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Rumah bagi masyarakat -berpenghasilan rendah .(MBR) merupakan permasalahan yang hingga kini belum dapat diatasi secara tuntas. Sudah banyak program digulirkan untuk menyelesaikannya akan tetapi jumlah backlog, perumahan tetap semakin bertambah. Salah satu -pihak yang mengambil peran dalam penyelesaian masalah ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menggulirkan program tambahan terkait dengan perumahan. Hasil kajian ini menunjukan bahwa Peran BPJS Ketenagakerjaan’ dalam percepatan Penyediaan Perumahan- bagi Masyarakat- Berpenghasilan Rendah yakni dengan beberapa program seperti fasilitas pinjaman uang- muka (PUMP), pinjaman dalam renovasi rumah serta pinjaman konstruksi bagi pengembang properti. Program tersebut tentunya akan sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan defisit perumahan meski belum ada payung hukum yang kuat dan belum merangkul keseluruhan masyarakat bangsa Indonesia karena masih terbatas pada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karenanya dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan Peran BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi defisit perumahan rakyat yang dilakukan dengan penguatan landasan hukum dari pemerintah dan beberapa kemudahan termasuk penerapan konsep sewa dilanjut beli untuk yang terhambat dengan adanya BI Checking, maka diperlukan skema baru agar supaya calon debitur dapat segera menempati hunian yang diminatinya walaupun masih dalam posisi berkesulitan dengan kredit rating/ bi-checkingnya, skema tersebut bisa dengan proses sewa dulu untuk kemudian membeli hunian tersebut dengan KPR (usunami) setelah dapat memperbaiki kredit ratingnya dan memang dianggap mempunyai kapasitas yang mumpuni dari segi pendapatannya. Untuk pelaksanaan tersebut tentu harus adanya payung hukum lebih kuat dari pemerintah yang mendasari peran BPJS Ketenagakerjaan atau LKNB lainnya dalam berperan aktif menyelesaikan masalah defisit perumahan dengan skema sewa beli.

Actions (login required)

View Item