ANALISIS HAK MENEMPATI RUMAH DINAS ASRAMA BRIMOB KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERPOL) NOMOR 13 TAHUN 2018

Saputra, Dona Tri (2022) ANALISIS HAK MENEMPATI RUMAH DINAS ASRAMA BRIMOB KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERPOL) NOMOR 13 TAHUN 2018. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text cover.pdf Download (197kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (12kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB)

Abstract

Penempatan rumah dinas asram Brimob kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam menempati rumah dinas yang ada yaitu diantara anggota kesatuan terdapat anggota keluarga yang tidak dilaporkan dengan segera dalam menempati rumah negara. Terdapat sebagian anggota yang merubah dan menambah bangunan rumah negara tanpa adanya koordinasi dengan Kepala Kesatrian. Masih adanya anggota keluarga yang sudah non aktif tapi masih menempati rumah negara, dimana rumah negara tersebut diperuntukan bagi anggota yang masih aktif bertugas. Dalam menempati rumah dinas, sangat perlu adanya penertiban dan pendataan berskala bagi anggota yang menempati rumah dinas demi kenyaman dan ketertiban di lingkungan asrama. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa hak menempati rumah dinas asrama Brimob Kedung Halang Bogor sesuai dengan pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan rumah dinas terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 13 Tahun 2018. Disebutkan bahwa pengadaan rumah dinas dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun, juga dimungkinkan dengan adanya hibah dari masyarakat atau badan usaha. Kata Kunci : Hak, Rumah Dinas, Brimob.

Actions (login required)

View Item