ANALISIS HUKUM KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN BAWAH UMUR MELALUI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Azis, Fazrin Abdul (2022) ANALISIS HUKUM KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN BAWAH UMUR MELALUI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text Fazrin cover dll.pdf Download (306kB)
	Text fazrin ABSTRAK.pdf Download (88kB)
	Text fazrin BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text Fazrin BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text Fazrin BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text Fazrin BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text Fazrin BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text Fazrin DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (235kB)

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan akan menjadi tidak sempurna dan, terlebih lagi, akan menyalahi fitrahnya. Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa pernikahan adalah sunnah. Orang yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnahnya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode penelitian yuridis normatif didasarkan pada hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma dalam ilmu hukum. 1. Teknik Pengumpulan Data 2. Analisis Data a. Bahan Hukum Primer b. Bahan Hukum Sekunder c. Bahan Hukum Tertier 3. Lokasi Penelitian. Pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dipensasi kawin adalah, sebagai berikut : a. Alat-alat bukti yang sah dan lengkap b. Adanya kondisi yang mendesak c. Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai d. Kemampuan calon mempelai laki-laki atau sudah berpenghasilan e. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang yang berwenang (orang tua atau wali). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 17 yaitu Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan: a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai Hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Kata Kunci : Kepentingan Ekonomi, Dispensasi Kawin, Asas Kemaslahatan

Actions (login required)

View Item