ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PENANGANAN PENERTIBAN PERMUKIMAN LIAR DI WILAYAH KOTA BOGOR

Setiawan, Pajar (2022) ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PENANGANAN PENERTIBAN PERMUKIMAN LIAR DI WILAYAH KOTA BOGOR. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text Halaman depan.pdf Download (216kB)
	Text Abstrak.pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (6kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (243kB)

Abstract

Permasalahan bangunan liar merupakan masalah yang memang sudah pasti ada di seluruh Kota di Indonesia. Bangunan liar merupakan bangunan yang dibangun di tempat yang bukan menjadi peruntukannya dan didirikan tanpa izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang. Tujuan penelitian inI adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan hukum dalam menangani penertiban permukiman liar di Kota Bogor dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam penertiban permukiman liar di Kota Bogor. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Kesimpulan penelitian diketahui bahwa Kebijakan penanganan penertiban permukiman liar di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dalam menciptakan kondisi yang tentram, tertib dan teratur. Penertiban bangunan liar belum berjalan secara maksimal meskipun standar, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut sudah jelas, jumlah pelaksana kebijakan sudah memadai, koordinasi serta komunikasi antar instansi sudah berjalan baik serta pelaksanaan tugas dari pelaksana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Diketahui bahwa dalam penertiban ini pelaksana berjalan berdasarkan surat perintah yang diberikan dan juga fasilitas operasional pendukung kurang memadai. Selain itu juga respon serta partisipasi masyarakat dalam penegakkan peraturan daerah masih rendah bahkan masih ada masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan daerah yang berlaku. Hambatan yang dihadapi dalam penertiban permukiman liar di Kota Bogor diantaranya yaitu a). Faktor internal berupa kekurangan personil dan kekurangan armada dan b). Faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda izin mendirikan bangunan. Upaya hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Bogor diantaranya yaitu a). Penyegelan dan penghentian dan b). Pembongkaran. Kata Kunci : Kebijakan, Penanganan, Penertiban, Permukiman Liar.

Actions (login required)

View Item