TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SUKABUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007

Kurniawan, Yayang (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SUKABUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text cover.pdf Download (92kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (317kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx.pdf Download (223kB)

Abstract

Bencana alam yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan yang baik, agar masyarakat yang tertimpa bencana mampu bangkit kembali. Dengan ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Penelitian ini mencoba meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme, jenis pendanaan, dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana di daerah serta mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penanggulangan bencana ditemukan beberapa masalah, yaitu kurangnya kesiapsiagaan beberapa daerah menghadapi potensi bencana, adanya bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan korban pada tahap tanggap darurat bencana, ketergantungan daerah yang sangat besar pada BNPB, tumpang tindihnya kegiatan antar instansi pemerintah, dan beberapa permasalahan lain. Untuk mengatasi hal itu, beberapa hal harus diperhatikan, seperti perlunya penetapan definisi dan parameter yang jelas suatu kejadian dikatakan sebagai bencana. Pengategorian ini sangat penting karena akan berimplikasi pada banyak hal, seperti pendanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengalokasian sumber daya, menghindari kesewenang-wenangan penggunaan anggaran oleh pihak-pihak terkait yang dapat berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Penggunaan Dana, Penanggulangan Bencana; BPBD.

Actions (login required)

View Item