KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Romangi Sulaiman, Aldito (2023) KEPASTIAN HUKUM STATUS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text ABSTRAK.pdf Download (117kB)
	Text BAB I aldito.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text BAB II aldito.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text BAB III aldito.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text BAB IV aldito.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text BAB V aldito.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB)
	Text cover dll.pdf Download (278kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA aldito.pdf Download (151kB)

Abstract

ALDITO ROMARGI SULAIMAN, E.1910876, ”Kepastian Hukum Status Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah: Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor”. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, 2023. Barang milik daerah merupakan salah satu unsur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah merupakan aset paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah diberikan wewenang dalam mengelola aset milik daerah atas asas otonomi daerah, maka daripada itu pengelolaan aset daerah sepenuhnya tanggungjawab pemerintah daerah. Pengelolaan aset milik pemerintah daerah kabupaten bogor atas tanah dan bangunan dalam pengamanan, pemanfaatan dan pemeliharaan belum berjalan dengan baik terutama dalam kepastian hukum status tanah dan bangunan. Dalam aset daerah berupa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah kabupaten bogor memiliki 5.822 bidang, aset yang sudah memiliki sertipikat berjumlah 3.357 bidang sedangkan ada 2.465 bidang belum bersertipikat yang mana hal ini merupakan suatu masalah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan mencari data dengan tahapan penelitian dengan melakukan wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam aset daerah Kabupaten Bogor berupa tanah dan bangunan tidak terlaksana sesuai aturan sehingga belum dapat mewujudkan kepastian hukum. pemerintah daerah seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, sehingga dalam mengelola aset daerah dapat memberikan keuntungan dan adanya kepastian hukum agar tidak terjadi konflik dan sengketa dalam pengelolaan aset daerah berupa tanah dan bangunan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Status Tanah, Pemerintah Daerah

Actions (login required)

View Item