OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMASARAN RUMAH SUSUN GUNA PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN

Priyanti, Dewi (2023) OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMASARAN RUMAH SUSUN GUNA PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text ABSTRAK.pdf Download (206kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text cover dewi.pdf Download (91kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB)

Abstract

DEWI PRIYANTI E.1810894 “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pemasaran Unit Satuan Rumah Susun Guna Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen” Banyak pengembang yang telah melakukan pemasaran produk sebelum memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang biasa dikenal dengan pre project selling, pre project selling adalah pelaksanaan jual beli unit rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan ini di perbolehkan menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 menyebutkan bahwa pengembang diperbolehkan melakukan pemasaran unit yang mengikat para pihak dengan menandatangani PPJB setelah memenuhi kepastian atas status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dan keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen). Namun dalam rangka perlindungan terhadap konsumen perlu pengawasan dalam pelaksanaanya, penelitian ini berbicara tentang bagaimana pemerintah daerah dalam mengoptimalkan perannya. Penelitian ini menggukanan metode yuridis normatif yaitu kajian atas Undang-Undang. Penelitian ini mengemukakan peran pengawasan pemerintah daerah melalui DPKPP selama ini belum optimal karena pihak DPKPP hanya fokus pada perizinan pembangunan dan gedung bukan kepada pemasarannya. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang tersebut tidak secara sepesifik menyebutkan peran pengawasan terhadap pre project selling, namun Undang-Undang tersebut memuat Peran pemerintah daerah Kabupaten Bogor Pembinaan pengendalian. Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud adalah dilakukan terhadap perizinan, penertiban dan penataan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan koreksi dalam penyelenggaraan perumahan kawasan permukiman. Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan evaluasi kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan merupakan kegiatan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pre Project Selling, Peran Pemerintah Daerah ABSTRACT

Actions (login required)

View Item