KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI (Studi Kasus Nomor : Pds-01/Cibad/012018)

Fauzi Kusumaputra, Febby (2023) KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI (Studi Kasus Nomor : Pds-01/Cibad/012018). Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text ABSTRAK.pdf Download (330kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text COVER.pdf Download (445kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (878kB)

Abstract

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tugas dan wewenang jaksa pada tahap penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. 2) Untuk mendapatkan gambaran/deskripsi penerapan ketentuan tersebut diatas pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, khususnya dalam penuntutan tindak pidana korupsi, dan menganalisisnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka Untuk menyelesaikan Tugas serta fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti Polisi, Hakim, KPK karena dalam melakukan kerja sama seperti kasus korupsi agar lebih cepat untuk memberantas tindak pidana korupsi. 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi penyebabnya adalah pelaku yang melakukan korupsi sangat licik dan canggih, penyidik jaksa belum berperan maksimal, dan faktor budaya, moral, gaya hidup yang semakin hari semakin merajalela. Sehingga dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ada kendala- kendala yang dihadapi oleh jaksa dan walaupun ada kendala tetapi kejaksaan tetap bersemangat menjalankan tugas memberantas tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi; Kepastian Hukum; Kebijakan Hukum Pidana.

Actions (login required)

View Item