PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR:36/Pdt/G/2009/PN.Bgr.

Priyono, Indra (2023) PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR:36/Pdt/G/2009/PN.Bgr. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text cover.pdf Download (11kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB)

Abstract

INDRA PRIYONO, NIM: E.16 10 850, Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, 2023. Pelaksanaan eksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sering mengalami penundaan beberapa kali dengan upaya hukum biasa maupun luar biasa yang tidak bersifat eksepsional. Berdasarkan permasalahan yang didentifikasikan dalam skripsi ini, yaitu: bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr dan hambatan apa saja dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr., dan upaya mengatasinya, yang akan dianalisis secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian hukum yuridis normatif dan berdasarkan data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif untuk ditemukan suatu bentuk cara memaksimalkan penundaan pelaksanaan eksekusi. Hasil Penelitian diketahui bahwa penundaan beberapa kali pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pdt/G/2009/PN.Bgr, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk mengosongkan objek sengketa, berakibat pada tidak tercapainya tujuan hukum untuk melindungi hak seseorang/badan hukum dan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Tri Azas Peradilan). Maka untuk mengatasi hambatan penundaan pelaksanaan eksekusi, dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu pemberlakuan lembaga paksa berupa pembayaran uang paksa (dwangsom/astreinte) sebagai eksekusi hukuman tambahan. Suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap haruslah memiliki nilai kepastian hukum sesuai tujuan hukum itu mempunyai nilai keadilan. Kata kunci: Eksekusi, perkara perdata, Pengadilan Negeri Bogor.

Actions (login required)

View Item