EFEKTIVITAS PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOGOR

Maydi susilowati, Laras (2023) EFEKTIVITAS PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOGOR. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text COVER.pdf Download (578kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (282kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (464kB)

Abstract

LARAS MAYDI SUSILOWATI NIM: E.1910457 “Efektivitas Program Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Bogor” Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor : 463/455/Kpts-UU/2020 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2020-2025. Pembenukan KPAD Kabupaten Bogor merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 74. KPAD Kabupaten Bogor suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta mengurangi permasalahan sengketa hak anak dan menjadikan Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten Layak Anak (KLA). Program KLA yang merupakan program Pemerintah Indonesia melalui otonomi daerah yaitu mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 serta merupakan wujud kontribusi Indonesia pada Organisasi Global dalam mewujudkan Dunia Layak Anak (World Fit For Children). Bagaimana Efektivitas Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak, dengan masalah ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta didukung data primer dan subsider dengan instrument wawancara. Hasil penelitian bahwa adanya hambatan dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Bogor yaitu kurangnya komitmen yang kuat antara pemerintah daearah dengan lembaga atau instansi dan masyarakat, serta kurangnya dukungan pemerintah daerah (sarana dan prasarana) kepada lembaga atau instansi, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena kurangnya pendanaan dari pemerintah daerah dan menjadikan kurang efektifnya kinerja dari KPAD dikarenakan adanya beberapa hambatan tersebut. Kata Kunci : Komisi Perlindungan Anak, Kabupaten Layak Anak.

Actions (login required)

View Item