PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA)

Zulkifar, Zulkifar (2023) PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA). Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text cover.pdf Download (22kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (13kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB)

Abstract

ZULFIKAR. NIM. E. 1810281. Penanganan Tersangka Kelompok Separatis Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua). Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2023. Dalam kejahatan kelompok separatis tidak jarang terdapat pelanggaran HAM yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum bagi para separatis, selain dia dapat mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana dapat menuntut ganti kerugian Rehabilitasi. Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut: Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan daerah Papua dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang dihadapi dalam penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan daerah Papua. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan Daerah Papua telah dilakukan dengan berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama bertahun-tahun di Papua. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga diiringi dengan berbagai macam operasi militer yang dilakukan untuk menumpas gerakan separatis OPM yang kemudian dikenal dengan KKB/ KSB yang tidak membuat keadaan lebih baik, justru kekerasan dan upaya untuk keluar dari Republik Indonesia semakin kuat. Kata Kunci : Penanganan, Kelompok Separatis, Perlindungan, HAM, Keadilan

Actions (login required)

View Item