PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi: Putusan Nomor 289/Pid. Sus/2021/PN Jkt Tim)

Prandika, Danis (2023) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi: Putusan Nomor 289/Pid. Sus/2021/PN Jkt Tim). Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text cover.pdf Download (18kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (13kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (315kB)

Abstract

DANIS PRANDIKA NIM: E. 18 10 33PENERAPAN SANKSI PIDANATERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (Studi: Putusan Nomor 289/Pid. Sus/PN Jkt Tim) Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, 2023. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorgan- isasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan hukum pidana pada tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini, mengapa aturan hukum terorisme belum dapat memberikan rasa keadilan, dan melakukan Rekonstruksi aturan hukum terorisme Berbasius nilai keadilan. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang digunakan dalam yudiris normatif.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan kebijakan legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, antara lain dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi tersebut diformulasikan dalam kelompok Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Dalam penerapannya ternyata Undang-Undang tersebut masih mengalami hambatan dan kekurangan-kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk masa yang akan datang. Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Terorisme

Actions (login required)

View Item