PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PT.GARUDA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt)

Srada, Wayan (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PT.GARUDA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt). Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text cover.pdf Download (22kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (14kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (243kB)

Abstract

WAYAN SRADA. NIM: E. 1811300. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi PT. Garuda Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt). Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, 2023. Penerapan pasal dalam UU PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang mana selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari para kalangan hukum. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan ketentuan tersebut diatas Khususnya pada PT. Garuda Indonesia dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pidana materiilnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Serta penerapan pidana materiil dalam pasal 13 berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kesimpulan penelitian adalah diketahui pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diketahui bahwa banyak sekali bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan. Seperti bentuk tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Pidana, Korupsi

Actions (login required)

View Item