PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IMB DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BOGOR DIWILAYAH KECAMATAN BOGOR TIMUR

Kristina, Lulu and Rahmawati, Rita and Salbiah, Euis PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IMB DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BOGOR DIWILAYAH KECAMATAN BOGOR TIMUR. Jurnal GOVERNANSI. ISSN 2442-3971

Preview	Text (13) ARTIKEL RITA 5.13.pdf Download (546kB) | Preview
Preview	Text (13) TURNITIN RITA 5.13.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text peer review.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Meningkatnya tuntutan masyarakat merupakan konsekuensi logis dari semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada berbagai hal, terutama terhadap pelayanan. Pada sisi lain sejalan dengan salah satu paradigma penyelenggaraan pemerintah, yakni Public Service (pelayanan publik) pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas jasa pelayanan yang bertujuan kepada kepuasan masyarakat (driven customer). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan pemberian IMB (Izin Mendirikan Bangunan) khususnya aparatur atau sumber daya manusia yang membidangi pemberian izin di Kecamatan Bogor Timur dan Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kecamatan Bogor Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori kualitas pelayanan dari Sinambela (2010) yaitu transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan perhitungan Weight Mean Score (WMS) serta koefisian korelasi rank spearman.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Unit analisis penelitian ini berjumlah 30 Informan. Sedangkan teknik sampling yang dipakai yakni teknik Accidental Sampling. Hasil penelitian Pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dilakukan dengan mengacu Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 76 Tahun 2000 tentang tata cara memperoleh IMB, IPB dan KMB di provinsi Jawa Barat dan peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung

Actions (login required)

View Item