AKIBAT HUKUM KELANGKAAN BLANKO STNK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Harjito, R and Suhartini, Endeh and Hakim, Aal lukmanul AKIBAT HUKUM KELANGKAAN BLANKO STNK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Jurnal Sosial Humaniora, 4 (2). pp. 108-119. ISSN 2087-4928

Preview	Text AKIBAT_HUKUM_KELANGKAAN_BLANKO_STNK_DIKAITKAN_DENG.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text Akibat Hukum Kelangkaan Blanko.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text AKIBAT HUKUM KELANGKAAN BLANKO STNK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.pdf Download (160kB) | Preview

Abstract

Kalangkaan stok blanko STNK akibat sistem birokrasi yang panjang, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Apa lagi pengadaan blanko tersebut membutuhkan dana besar sehingga prosesnya tidak dapat berjalan cepat. Menyikapi kelangkaan STNK yang di maksud maka untuk dapat menerrtibkan pembuktian kepemilikan STNK mengacu pada pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Untuk mengatasi kelangkaan STNK, maka di buat STNK sementara yang di keluarkan berdasarkan surat Telegram Kapolri No: STR/72/11/2013 Tanggal 14 Februari 2013 yang baru di publikasi di situs TMC Polda Metro Jaya, dimana keputusan kapolri tersebut merupakan bagian Diskeasi kepolisian. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudiris normatif, yaitu hukum di konsepsikan sebagai Norma, Kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yudiris normatif dikenal dengan istilah pendekatan/penelitian dokrinal atau penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu terjadinya kelangkaan ketersediaan blanko STNK dan proses pengadaan blanko STNK. Akibat hukum yang timbul dengan adanya kelangkaan blanko STNK dan proses pengadaan blanko STNK, diantaranya adalah dikeluarkanya STNK sementara berdasarkan surat telegram kapolri No: STR/27/11/2013 Tanggal 14 Februari 2013 yang baru di duplikasi di situs TMC Polda Metro Jaya dan penerbitan surat-surat dan plat nomor pun kena dampaknya. Selama menunggu datangnya material itu, jelasnya, pihaknya memperbolehkan sementara pemilik kendaraan menggunakan plat nomor lama. Pencegahan agar tidak ada pemalsuan STNK di kaitkan Undang-Undang Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara: a) pemilihan tanda pengaman yang terbaik, b) Meningkatkan koordinasi dengan kerja sama dengan isntansi terkait (kepolisian), c) Membentuk kerjasama yang harmonis antara samsat dengan polri di wilayah kerja masing_masing, d) Memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian surat kepada surat kepada masyarakat, dan e) Memberikan dukungan dalam kasus pemalsuan surat surat keadaan bermotor kepada kepolisian dan kejaksanaan sampai sidang pengadilan sebagai saksi ahli. Untuk menghindari kelangkaan blanko STNK agar tidak terjadi lagi maka kepolisiaan perlu teliti dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa khususnya penyediaan blanko STNK.

Actions (login required)

View Item