PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT

Fresli Sagala, Rafindo (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT. Thesis thesis, Universitas Djuanda Bogor.

	Text Rafindo_Abstrak.pdf Download (13kB)
	Text Rafindo_Cover.pdf Download (248kB)
	Text Rafinfo_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB)
	Text Rafinfo_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB)
	Text Rafinfo_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text Rafinfo_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text Rafinfo_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)
	Text Rafinfo_Daftar Pustaka.pdf Download (316kB)

Abstract

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelanyanan Kesehatan. Rafindo Fresly Sagala, NIM E.1711319, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Di Rumah Sakit. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., Pembimbing Pendamping: Muhamad Aminulloh, S.S., M.H., Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, 2022. Pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan memiliki hak-hak yang sering kali dilanggar rumah sakit sebagai pemberi jasa. Penulis meneliti perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pelayanan kesehatan gawat darurat di rumah sakit, dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap bayi D, serta sanksi bagi rumah sakit terkait adanya kelalaian/kesalahan yang ditimbulkan. Guna mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat ketentuan yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen atas kelalaian/kesalahan pihak Rumah Sakit MKK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui perlindungan hukum bagi pasien dapat dilihat dari pemenuhan hak-hak pasien yang diatur dalam Pasal 4 UUPK serta Pasal 32 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Perlindungan hukum bagi pasien gawat darurat di Rumah Sakit MKK kurang baik khususnya terhadap bayi D, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelalaian/kesalahan pihak rumah sakit melalui layanan administrasi dan keuangan, sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Pertanggungjawaban Rumah Sakit MKK terhadap bayi D dapat dituntut berdasarkan tanggung jawab kontraktual (contractual liability), yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian oleh pelaku usaha (jasa), dapat diwujudkan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPK. Kemudian sanksi bagi Rumah Sakit MKK akibat kelalaian/kesalahan terhadap bayi D adalah berupa sanksi administratif, yaitu teguran tertulis atau denda dan pencabutan izin Rumah Sakit sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Akan tetapi, rumah sakit tersebut tidak mendapat sanksi penutupan rumah sakit dengan alasan adanya pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menyatakan tidak ada lagi rumah sakit umum daerah (RSUD) atau rumah sakit swasta yang beroperasi di daerah tersebut, oleh sebab itu peran rumah sakit di situ masih sangat dibutuhkan. Dengan ketentuan bahwa Rumah Sakit MKK harus melakukan/memenuhi sanksi tertulis dalam Surat Resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor UM.0105/Menkes/395/2017.

Actions (login required)

View Item